Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau bersama SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas menggelar Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menindaklanjuti terbitnya SK Gubernur Riau Nomor Kpts.403/V/2025 tentang Pembentukan Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas di Provinsi Riau.
Pembentukan Satgas sejalan dengan Permen ESDM Nomor 37/2016 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296/2024 yang menegaskan pentingnya percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan di lapangan, serta peningkatan produksi atau lifting migas nasional.
Gubernur Abdul Wahid menegaskan, kehadiran Satgas ini menjadi jawaban atas tantangan industri migas di Riau. “Ide kita adalah bagaimana lifting ini meningkat, karena sesuai dengan ketahanan energi dan Astacita Presiden Prabowo yang menargetkan kemandirian energi. Satgas ini dibentuk agar hambatan-hambatan dapat segera dipecahkan bersama, sehingga proses perizinan, pengerjaan, dan perawatan sumur bisa lebih cepat,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa migas berperan vital bagi perekonomian Riau. “Kalau lifting migas turun, Dana Bagi Hasil (DBH) juga ikut turun. Kita ingin pertumbuhan ekonomi dari sektor migas memberi dampak sebesar-besarnya, baik dari sumur perusahaan maupun sumur masyarakat,” tambahnya..
Kepala SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas terbitnya SK Gubernur Riau. Menurutnya, langkah cepat Pemprov Riau membuktikan keseriusan dalam mendukung swasembada energi. Ia menegaskan Satgas akan fokus pada delapan tugas pokok, dengan empat prioritas utama, yakni percepatan perizinan dan rekomendasi PPKH maksimal 14 hari, penyelesaian permasalahan sosial di lapangan, penyelesaian isu kawasan hutan, serta permasalahan penyerobotan lahan BMN.
Sosialisasi ini dihadiri langsung jajaran manajemen KKKS yang beroperasi di Riau, seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT APG Westkampar Indonesia (APGWI), SPR Langgak, PHR Lirik, hingga EMP. Kehadiran para pimpinan perusahaan migas menegaskan komitmen industri hulu migas mendukung percepatan operasi di Riau.
Selain itu, hadir pula para kepala daerah dari kabupaten penghasil migas, termasuk Bupati Siak Afni, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, serta Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM.
Kehadiran Bupati Anton menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap upaya percepatan operasi migas yang diyakini akan memberi dampak positif bagi daerah.
“Bagi Rokan Hulu, keberadaan Satgas ini sangat penting karena sebagian besar wilayah kami juga masuk dalam kawasan operasi migas. Harapan kita, segala permasalahan yang selama ini menjadi hambatan, khususnya terkait perizinan dan persoalan lahan, bisa lebih cepat diselesaikan sehingga berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Anton.
Turut hadir unsur Forkopimda Riau, termasuk jajaran Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX Tuanku Tambusai, Korem 031/Wirabima, serta kepala OPD Pemprov Riau.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, SKK Migas, KKKS, serta seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi ini diharapkan menjadi tonggak awal percepatan kerja-kerja sektor migas di Riau, sekaligus memperkuat pencapaian target nasional menuju kemandirian energi.
