Pekanbaru – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan meraih nilai “Sangat Baik” dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau pada Jumat (13/2/2026).
Kegiatan penyampaian hasil penilaian dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau dan diikuti oleh lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Riau yang menjadi objek penilaian tahun 2025. Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, mengikuti kegiatan secara langsung di Kantor Wilayah, sementara jajaran pegawai mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting di Aula Lapas Pasir Pangarayan.
Penilaian tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik guna mendorong peningkatan kualitas layanan serta pencegahan maladministrasi di lingkungan Pemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh jajaran terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap seluruh jajaran mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik. UPT yang ditunjuk harus bisa menjadi role model dalam tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari maladministrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, Bambang Pratama, menyampaikan bahwa selain melakukan penilaian dan pengawasan, Ombudsman juga membuka ruang konsultasi dan koordinasi bagi satuan kerja dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi capaian tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
“Nilai ‘Sangat Baik’ ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Melalui capaian ini, Lapas Pasir Pangarayan berkomitmen untuk terus mengimplementasikan nilai Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel (PRIMA) dalam pelaksanaan tugas guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
