Pasir Pengaraian, — Persidangan perkara dugaan penggelapan satu unit mobil Xenia kembali berlangsung dengan sejumlah fakta dan keterangan yang menjadi Selasa (21/07),
Terdakwa (SR) melalui kuasa hukumnya menyampaikan bantahan terhadap sejumlah keterangan yang disampaikan para saksi dalam persidangan.
Diketahui,bahwa dalam persidangan, majelis hakim sempat menyinggung kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice (RJ) sebagaimana semangat penyelesaian perkara pidana dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, dalam keterangannya, saksi bernama Rio yang diketahui saat ini menjabat sebagai Asisten Manajer PT Torganda menyampaikan bahwa perkara tetap berjalan karena laporan polisi (LP) telah dibuat.
Ketika ditanya oleh hakim mengenai alasan perkara tetap dilanjutkan, Rio menyebut bahwa selain karena laporan telah masuk, SR disebut tidak mengindahkan tiga kali surat somasi yang telah dilayangkan.
Namun, keterangan tersebut kemudian dipertanyakan oleh kuasa hukum SR dalam persidangan.
Kuasa Hukum dari (SR) mempertanyakan terkait bukti foto kendaraan yang disebut berkaitan dengan kedatangan saksi pada 25 Maret 2025. SR menanyakan apakah pada saat saksi datang ke rumahnya, pembahasan secara khusus berkaitan dengan mobil Xenia atau justru membahas persoalan PT Torganda secara keseluruhan.
Dalam keterangannya, saksi menyampaikan bahwa pembicaraan yang berlangsung pada saat itu lebih membahas persoalan PT Torganda secara keseluruhan.
Persidangan kemudian menghadirkan saksi kedua yang diketahui berasal dari bagian HRD PT Torganda. Dalam keterangannya, terungkap adanya persoalan hubungan antara SR dengan PT Torganda yang disebut sudah tidak sejalan. SR disebut kemudian mendirikan PT RKG.
Kuasa hukum SR selanjutnya menggali lebih jauh mengenai status dan jabatan SR di PT Torganda. Ketika ditanyakan sejak kapan SR diangkat sebagai Humas, saksi menjawab bahwa SR diangkat pada 1 November 2019 ,jawab saksi,
Ketika ditanyakan sejak kapan saksi tersebut bekerja di PT Torganda, saksi menjawab bahwa dirinya mulai bekerja pada September 2024.
Kuasa hukum SR kemudian mempertanyakan pengetahuan saksi mengenai riwayat jabatan SR, mengingat saksi baru bergabung dengan perusahaan pada September 2024, sementara pengangkatan Sariman sebagai Humas disebut telah terjadi sejak November 2019.
Pertanyaan lain juga diarahkan terkait tiga kali surat somasi yang disebut menjadi salah satu alasan perkara tetap dilanjutkan.
Kuasa hukum SR mempertanyakan apakah dalam ketiga surat somasi tersebut turut dilampirkan surat pemberhentian SR dari jabatannya ,tanya Kuasa Hukum terdakwa inisial (SR),
Atas pertanyaan tersebut, saksi menyatakan bahwa tidak ada surat pemberhentian yang dilampirkan dalam tiga kali surat somasi tersebut.
Kemudian,Dalam pemeriksaan saksi ketiga, kembali muncul keterangan bahwa perkara tetap berjalan karena laporan polisi telah masuk dan SR disebut tidak mengindahkan surat somasi.
Sementara itu pihak SR melalui kuasa hukumnya menilai bahwa keterangan para saksi masih perlu diuji secara menyeluruh, khususnya terkait status jabatan SR, dasar penerbitan surat somasi, hubungan Sariman dengan PT Torganda, serta kronologi pengembalian kendaraan yang menjadi objek perkara.
Pihak Sariman juga mempertanyakan apakah persoalan tersebut murni berkaitan dengan dugaan penggelapan kendaraan atau terdapat persoalan lain yang melatarbelakangi munculnya laporan tersebut.
Dengan adanya sejumlah perbedaan dan pertanyaan dalam keterangan para saksi, pihak Sariman menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan perlu dikaji secara utuh. Terlebih, keterangan mengenai status jabatan, surat somasi, serta komunikasi antara para pihak dinilai memiliki kaitan penting dengan perkara yang sedang berjalan.
Seluruh keterangan para saksi tersebut masih akan menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan. Penilaian mengenai kebenaran materiil dan kekuatan masing-masing alat bukti sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.
Perkara ini masih dalam proses persidangan. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan, bantahan, dan pembelaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”
