PASIRPENGARAIAN – Dosen tetap Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Purwantoro, SE., M.Si, PhD, resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2025/PN.Prp. Gugatan ini diajukan atas dugaan kriminalisasi terhadap dirinya oleh pihak universitas melalui keputusan skorsing selama satu tahun, mulai 1 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 0249/SK/UPP/II/2025.
Kuasa hukum Purwantoro, Dr. Parlindungan, SH, MH, CLA, dari Kantor Hukum Parlindungan dan Rekan, menyampaikan bahwa kliennya mendapatkan sanksi tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui proses klarifikasi yang transparan.
“Klien kami merupakan seorang dosen tetap yang telah berdedikasi terhadap peningkatan mutu akademik di UPP. Ia bahkan menempuh pendidikan S3 dengan biaya mandiri tanpa dukungan dari universitas. Namun, alih-alih mendapatkan apresiasi, ia justru dijatuhi sanksi tanpa ada penjelasan mengenai kesalahan yang dituduhkan kepadanya,” ujar Dr. Parlindungan.
Lebih lanjut, Dr. Parlindungan menegaskan bahwa Purwantoro tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas sebelum sanksi diberikan. Akibatnya, hak-haknya sebagai dosen tetap, termasuk gaji, tunjangan hari raya (THR), dan hak lainnya, tidak dibayarkan selama masa skorsing tersebut.
Sebagai langkah mencari keadilan, Purwantoro telah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan mengirim surat kepada Rektor UPP, namun tidak mendapatkan tanggapan. Ia juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Sains dan Teknologi untuk meminta perlindungan sebagai tenaga pendidik yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Surat serupa juga ditembuskan kepada Ketua Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Menurut Dr. Parlindungan, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi dunia akademik, di mana dosen yang berdedikasi justru menghadapi tindakan yang mencederai hak-hak profesional mereka.
Gugatan ini diharapkannya dapat memberikan keadilan bagi Purwantoro, mengembalikan statusnya sebagai dosen tetap dengan menjalankan tridharma perguruan tinggi sebagaimana biasa, memulihkan kembali nama baiknya dimata seluruh sivitas akademika UPP dan masyarakat Rokan Hulu, serta mengembalikan seluruh hak-haknya yang hilang akibat SK tersebut, termasuk gaji, tunjangan dan hak lainnya yang seharusnya ia terima.
“Kasus ini sebenarnya bukanlah hanya tentang klien kami saja, tetapi juga tentang keadilan bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia agar tidak ada lagi dosen yang mengalami perlakuan serupa,” tutup Dr. Parlindungan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ke pihak Rektorat, Rektor UPP, Hardianto mengaku belum mengetahui atas laporan yang dilayangkan oleh salah seorang dosen, Purwantoro tersebut ke PN Pasir Pengaraian.
“Iya, saya belum tahu, karena kebetulan saya di luar kota,” terangnya.
Sedangkan sanksi yang diberikan kepada Purwantoro itu, diakuinya merupakan keputusan dari pihak Rektorat dan Yayasan.
Sumber: Riausmart
