Media Center Rohul – Rapat koordinasi pembebasan dan perlindungan lahan pertanian dan kondisi sistem irigasi di Kabupaten Rokan Hulu Dipimpin oleh Bupati Rokan Hulu Anton ST, MM yang dilaksanakan di ruang rapat Rumah Dinas Bupati, Rabu (30/04/2025).
Rapat ini diikuti oleh Kepala Dinas Tanaman pangan dan holtikultura Fisman Hendri, S.Hut, Kaban Bappeda Drs. H. Yusmar, M.Si, Kadis Peternakan dan perkebunan CH. Agung Nugroho, Kadis DPKAD Elbizri, Plt. Kadis PUPR H. Zulfikri ST, Plt. Kadis DPMPTSP Munandar, SE, Kabag Hukum Erinaldi, SH, Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Dirjen Kementerian PUPR, Camat Rambah Samo H. Amri, S.Sos, dan Penyuluh perkebunan, perwakilan Desa desa yang memiliki kawasan sawah yang meliputi air irigasi osaka.
Bupati Rokan Hulu Anton mengatakan salah satu fokus Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional, untuk mendukung program tersebut, dirinya menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan berupaya agar produksi pangan tetap terjaga dan meningkat.
Anton menyebutkan Saat ini banyak lahan pertanian yang sudah di alih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh karena itu untuk Menekan alih fungsi sawah di kab. Rokan Hulu Anton menegaskan kepada Dinas DPMPTSP, Camat maupun Pihak Desa agar tidak lagi mengeluarkan surat Izin perubahan fungsi lahan, dan IPPT dari lahan sawah ke fungsi yang lain.
“Kita akan melakukan Pendataan luasan sawah per orang perdesa, jadi kami berharap dari pihak desa bisa mendata berapa luas lahan salah di wilayah nya masing masing dan menyampaikan ke dinas pertanian melalui Camat” ungkapnya.
Selesai pendataan nantinya, Anton mengatakan jumlah penyuluh pertanian akan disesuaikan dengan jumlah luas sawah yang ada, dan Bupati Anton berharap penyuluh pertanian dapat proaktif melakukan pembinaan terhadap petani.
” Jika nanti kita membuat irigasi di atas, maka harus ada pengaturan penggunaan air aliran irigasi untuk sawah, bisa memakai buka tutup aliran irigasi atau mengatur masa tanam, nah, ini yang mengatur atau melakukan pembinaan adalah penyuluh pertanian” ujar nya.
Kemudian terkait Irigasi, Anton akan menugaskan Dinas PUPR dapat mengusahakan Pengelolaan dan perawatan Jaringan irigasi Osaka oleh BWSS III di kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu yang saat ini dibawah kewenangan Provinsi Riau bisa dialihkan ke daerah, agar pengaliran air ke sawah petani tidak terkendala.
“Tidak bisa kita pungkiri, untuk membuat sawah faktor utama yang sangat penting itu adalah air, oleh karena itu, nanti dinas PUPR bisa berkoordinasi dengan provinsi dan pusat terkait pengelolaan irigasi agar bisa di kelola oleh pemerintah daerah” pungkasnya.
Anton berharap dengan dukungan semua pihak dan support dari OPD terkait serta sosialisasi aktif kepada petani, Para petani padi di Rokan Hulu bisa memiliki penghasilan setara seperti petani sawit.
“Tentunya kita semua harus berusaha semaksimal mungkin agar swasembada Pangan di Rokan Hulu bisa terwujud terutama dalam mendukung program Asta cita pemerintah Pusat, kita buat terobosan atau konsep nya dulu, agar sawah memiliki penghasilan sama dengan petani sawit” tutupnya (Ade/MC Diskominfo Rohul).
