Rokan Hulu – Ratusan warga Kecamatan Bonai Darussalam menggelar aksi damai di ruas Jalan Lintas Provinsi Sontang–Duri, Selasa (2/8/2026). Aksi yang berlangsung tertib dari pukul 10.00 hingga 12.00 WIB ini bertujuan mendesak Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan perbaikan permanen terhadap infrastruktur jalan yang telah rusak berat selama bertahun-tahun.
Koordinator lapangan, Desmi Fahrizon, menyatakan bahwa kerusakan jalan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. “Kami berkumpul untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional. Jalan ini adalah urat nadi kehidupan kami,” ujarnya.
Dalam orasinya, sejumlah tokoh masyarakat seperti Ketua LKA Junaidi, SE, Roni Pasla, S.Pd, Bayu Aditio, Ikram, dan Rika Sri Wahyuni menegaskan tiga poin utama tuntutan:
Mendesak Dinas PUPR Provinsi Riau segera melanjutkan pembangunan jalan secara resmi dan permanen.
Meminta aparat penegak hukum mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan restoratif terkait perbaikan swadaya yang此前 dilakukan masyarakat dalam kondisi darurat.
Memberikan kepastian hukum bagi warga yang beritikad baik membantu kepentingan umum.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Rokan Hulu, Ramlan Lubis, yang turut hadir menekankan aspek keselamatan sebagai prioritas. “Bismillahirrahmanirrahim. Kami berharap pemerintah mendengar suara masyarakat. Keselamatan harus jadi prioritas, dan persoalan ini diharapkan diselesaikan dengan mengedepankan keadilan serta kepentingan publik,” katanya.
Sesuai surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Polresta Rokan Hulu, aksi diikuti oleh sekitar 500 orang terdiri dari masyarakat, pemuda, dan tokoh adat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tanpa insiden, dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan dukungan berbagai unsur terkait. Massa juga menyatakan komitmen untuk menjaga situasi tetap aman dan tertib.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Dinas PUPR Provinsi Riau maupun Polresta Rokan Hulu terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
