ROKAN HULU – RIAU, Mul.DiMataHati.Com
Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menghadiri rapat penting mengenai asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat yang dilaksanakan secara virtual ini berfokus pada pembahasan daerah-daerah yang proyeksi pendapatannya dinilai belum memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM didampingi oleh Penjabat (PJ) Sekda Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, beserta jajaran terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat asistensi ini menjadi krusial mengingat adanya tantangan pada struktur APBD di mana proyeksi kemampuan keuangan daerah diprediksi mengalami kendala dalam menutupi kebutuhan belanja wajib atau minimum pada tahun 2026.
Pihak pusat Ditjen bina Keuangan daerah memaparkan data yang di peroleh mulai dari Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tercatat cukup kuat di angka 6,79%, yang berada di atas rata-rata nasional, namun Tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan signifikan, berada di angka 8,12% atau sekitar 70,65 ribu jiwa.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata kabupaten nasional yang sebesar 75,06, Prevalensi stunting tercatat sebesar 21,40%, yang memerlukan perhatian serius dan Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi kritis mencapai 75,2% atau sekitar 1.875,41 km.” Ujarnya
Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati memaparkan realisasi dan rencana belanja wajib yang menjadi fokus asistensi yakni
Bidang Pendidikan: Dialokasikan sebesar 20% dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62% dari target alokasi.
Infrastruktur: Target belanja infrastruktur sebesar 40%, namun saat ini baru mampu terakomodasi sebesar 28,57%.
“Sementara Belanja Pegawai Proyeksi untuk tahun 2026 direncanakan sebesar 30%, namun saat ini posisinya masih berada di angka 38,18%.” Ungkapnya
Selain itu Wabup juga memaparkan mengenai Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dimana Beberapa sektor penerimaan daerah menunjukkan performa yang bervariasi Mulai dari Penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) mencapai capaian 73,17%, Penerimaan Pajak rokok mencapai 79,05%, Penerimaan tenaga kelistrikan berada di angka 36,42% dan Penerimaan pajak air tanah masih tergolong rendah, yakni 18,72%.
Wakil Bupati juga menekankan potensi besar Rokan Hulu sebagai wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas, memiliki sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit.
“Kami berharap ada dukungan untuk hilirisasi industri sawit dan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Pusda) sebagai mitra usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah” jelasnya.
Pemerintah daerah juga menjalankan program penguatan UMKM melalui pinjaman modal tanpa bunga (bunga ditanggung APBD) untuk pinjaman di bawah 5 juta rupiah.
Rapat ini ditutup dengan permohonan arahan dari pihak pusat agar Kabupaten Rokan Hulu dapat memenuhi ketentuan belanja minimum dan mengoptimalkan potensi daerah di tengah tantangan fiskal yang ada.
(Kominfo/Mulpulau)
Mul.DiMataHati.Com
